Kontrak 293 Tenaga Pendukung Pemkot Blitar Tak Diperpanjang Dampak Efisiensi Anggaran

BLITAR, HARIANEXPRESS – Pemerintah Kota Blitar memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ratusan tenaga pendukung layanan (TPL) pada tahun 2026, Jumat (23/1/2026).

Sebanyak 293 pekerja kontrak akan diberhentikan sebagai langkah efisiensi anggaran daerah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berkurangnya dana transfer yang diterima daerah, yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kegiatan operasional.

Menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan rasionalisasi tenaga kerja dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah. Meskipun demikian, Ika memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang dan setelah melalui proses evaluasi yang mendalam.

Salah satu faktor utama yang mendorong pemkot Blitar untuk memangkas jumlah tenaga pendukung ini adalah penurunan signifikan dalam dana transfer yang diterima daerah. Dana transfer adalah salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan berkurangnya dana ini, Pemkot Blitar terpaksa melakukan penghematan di berbagai sektor, termasuk pada tenaga kontrak yang selama ini banyak mendukung operasional pemerintah.

Pemangkasan kontrak ini jelas membawa dampak signifikan bagi ratusan pekerja yang selama ini mengabdi sebagai tenaga pendukung layanan di berbagai sektor pemerintahan. Banyak di antara mereka yang bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat lainnya. Meski sebagian besar dari mereka bekerja dalam kontrak yang bersifat sementara, keputusan ini tetap mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Beberapa pekerja yang terhitung dalam jumlah 293 orang telah bekerja selama bertahun-tahun, dan terpaksa mencari alternatif pekerjaan setelah kontrak mereka tidak diperpanjang.

Ika Hadi Wijaya menjelaskan bahwa meskipun pengurangan tenaga kontrak ini tidak dapat dihindari, pihaknya akan berusaha untuk memberikan pelatihan dan peluang kerja alternatif bagi mereka yang terdampak. Selain itu, Pemkot Blitar berencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan sistem otomatisasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Keputusan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Blitar untuk menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang semakin sulit. Selain pemangkasan tenaga kerja, pemerintah daerah juga memprioritaskan penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang paling mendesak, seperti infrastruktur dan layanan kesehatan. Langkah-langkah efisiensi lainnya sedang dalam proses evaluasi untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang tersedia dapat digunakan secara maksimal.

Meskipun kebijakan ini membawa dampak yang cukup besar bagi tenaga kontrak, Pemkot Blitar berharap bahwa langkah efisiensi anggaran ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, diharapkan kualitas layanan publik dapat tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Pemkot Blitar berencana untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dan memperkuat sistem digitalisasi untuk menunjang kinerja pemerintahan. Dengan cara ini, meskipun jumlah tenaga pendukung layanan berkurang, Pemkot Blitar berharap dapat memberikan layanan yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat.