HARIANEXPRESS, BLITAR – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin melontarkan pesan tegas yang meminta para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang baru dilantik untuk berani mengambil risiko dalam menjalankan tugas pemerintahan atau memilih mundur, Selasa (18/8/2026).
Beliau juga secara terbuka menyatakan bahwa pejabat yang merasa tidak mampu menanggung tanggung jawab jabatannya diberi pilihan untuk mengundurkan diri. Pesan ini muncul di tengah tantangan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin kompleks.
Tanggung Jawab Pemimpin OPD dan Proses Seleksi Ketat
Menurut Mas Ibin, birokrasi saat ini tidak membutuhkan pemimpin yang hanya memilih bermain aman dan menghindari keputusan berisiko. Ia menekankan bahwa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menjadi pihak pertama yang berani menghadapi dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Karena itu, keberanian dalam mengambil keputusan menjadi salah satu sikap penting yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat yang memimpin perangkat daerah. Mas Ibin mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan bukan sekadar posisi yang memberikan kewenangan semata.
Jabatan juga membawa serta tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan, bahkan ketika keputusan tersebut memiliki risiko. Ia pun mengingatkan para pejabat agar tidak hanya mengejar posisi tanpa kesiapan menghadapi beban pekerjaan yang menyertainya.
“Kerja-kerja pemerintah hari ini adalah kerja yang sangat berat. Tanggung jawab memikul jabatan itu sangat berat. Kita harus menjadi pemimpin yang harus mengambil risiko pertama kali di setiap OPD-nya,” tegas Mas Ibin.
Mekanisme Open Bidding dan Komitmen Penuh
Mas Ibin menjelaskan bahwa pengisian JPT Pratama kali ini telah dilakukan melalui mekanisme open bidding yang ketat dan transparan. Para peserta seleksi harus melalui serangkaian tahapan sebelum ditetapkan menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemkot Blitar.
Tahapan-tahapan tersebut meliputi seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, uji kompetensi, penulisan makalah, wawancara dengan panitia seleksi, hingga konsultasi khusus dengan DPRD untuk posisi Sekretaris Daerah. Dengan proses seleksi yang berbasis kompetensi dan tanpa unsur paksaan ini, Mas Ibin meyakini bahwa pejabat yang telah terpilih harus memiliki komitmen penuh terhadap tugas yang diembannya.
Oleh karena itu, Mas Ibin memberikan pilihan terbuka bagi pejabat yang di tengah perjalanan merasa keberatan dan tidak sanggup menjalankan tanggung jawab jabatan. Ia memperbolehkan mereka untuk mengundurkan diri.
“Jika Anda dulu mendaftar, maka kalau dalam perjalanan merasa keberatan dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab, diperbolehkan untuk mengundurkan diri dari jabatan,” tegasnya.
Enam Posisi Strategis Terisi untuk Perkuat Birokrasi
Pernyataan Mas Ibin ini menjadi penekanan kuat terhadap standar kepemimpinan yang diharapkan oleh Pemkot Blitar. Pejabat tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, tetapi juga keberanian dalam menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Dalam pelantikan tersebut, terdapat enam posisi strategis yang telah diisi. Keenam posisi tersebut adalah:
- Sekretaris DPRD Kota Blitar
- Kepala BKPSDM Kota Blitar
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengisian posisi-posisi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Blitar untuk memperkuat struktur birokrasi. Pemerintah daerah menargetkan agar pejabat yang baru dilantik mampu mendorong kinerja perangkat daerah menjadi lebih adaptif dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Selain adaptif, birokrasi juga ditargetkan untuk semakin responsif dan akuntabel. Ini berarti pejabat diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan rutinitas administratif, tetapi juga mampu memastikan kebijakan dan program pemerintah memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik.
Pesan Mas Ibin ini menempatkan keberanian mengambil risiko sebagai bagian integral dari tanggung jawab kepemimpinan birokrasi. Bagi Pemkot Blitar, jabatan strategis bukan sekadar masalah posisi, melainkan kesiapan untuk berada di garis depan ketika harus mengambil keputusan dan menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat.
